Nusrasuara.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Lalu Muhamad Iqbal menyiapkan PT Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) menjadi badan usaha milik daerah (BUMD) penjaminan syariah terbaik di kawasan timur Indonesia dengan cara memberikan dukungan modal dan kebijakan.
Selain dukungan terhadap modal dan kebijakan, Lalu Muhamad Iqbal juga menekankan pentingnya efisiensi internal dan transformasi digital.
Untuk itu, Jamkrida NTB Syariah diharapkan bisa menyederhanakan proses bisnis, memperbaiki sistem, serta fokus pada segmentasi pasar seperti UMKM dan lembaga keuangan mikro.
“Saya yakin, kalau manajemennya sehat, transparan, dan agile, investor juga akan percaya. Kita bisa dorong Jamkrida jadi model penjaminan syariah yang terbaik di Indonesia timur,” katanya, saat menerima audiensi jajaran Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Jamkrida NTB Syariah (Perseroda), Selasa (10/6/2025).
Pertemuan itu menjadi momentum penting untuk membahas penguatan struktur permodalan, performa bisnis pasca-konversi syariah, hingga arah masa depan lembaga penjaminan milik daerah sehingga bisa disederhanakan BUMD keuangan, maka dari itu Jamkrida jadi bagian penting NTB syariah.
Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut, Gubernur memberikan perhatian serius terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan Jamkrida NTB Syariah dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan, terutama setelah melalui masa transisi dari sistem konvensional ke syariah.
“Saya tahu proses konversi itu nggak mudah. Ada masa kita kehilangan mitra bisnis satu per satu, tapi sekarang saya lihat tren pemulihannya positif. Sekarang sudah kerja sama dengan Bank NTB Syariah dan pertumbuhan imbal jasanya cukup signifikan. Ini sinyal yang baik,” Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur NTB.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah menyusun grand design penyederhanaan struktur BUMD. Ke depan, seluruh kegiatan keuangan akan diintegrasikan melalui dua BUMD Utama, Bank NTB Syariah sebagai holding finansial, dan Jamkrida NTB Syariah sebagai entitas penjaminan di bawahnya.
“Strategi kita sederhana. Supaya tidak banyak BUMD yang berdiri sendiri-sendiri. Cukup dua saja di bidang keuangan. Satu NTB Syariah, satu lagi Jamkrida sebagai anak perusahaannya. Jadi urusan politiknya sederhana, tata kelolanya juga jadi lebih jelas,” jelasnya.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki tersebut juga menyampaikan bahwa NTB memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan keuangan syariah nasional.
Dengan integrasi vertikal antar BUMD dan restrukturisasi menyeluruh, ia berharap bisa membangun tata kelola keuangan daerah yang solid dan adaptif terhadap dinamika zaman.
“Ini bukan sekadar soal bisnis, tapi juga kepercayaan publik. Kita ingin punya BUMD yang lincah, modern, tapi tetap punya ruh daerah. Dan Jamkrida bisa jadi pionir di bidang penjaminan yang berbasis syariah,” tegas Lalu Muhamad Iqbal.
