Nusrasuara.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk membangun kesejahteraan secara merata bagi seluruh masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) NTB 2025 di Kota Mataram, Rabu (4/6).
“No one left behind. Tidak ada satu pun yang tertinggal dalam kesejahteraan,” ujar Iqbal di hadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Wakil Menteri Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard.
Lalu Muhamad Iqbal memaparkan arah pembangunan Nusa Tenggara Barat ke depan yang menitikberatkan pada sektor non-tambang, seperti pertanian, pariwisata, dan perikanan.
Ia menyebut kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ditargetkan mencapai 21,45 persen terhadap PDRB, sementara sektor pariwisata diharapkan naik menjadi 12,60 persen pada 2029.
“Kontribusi tambang bisa diperkecil. Dampak ekonomi pariwisata dan pertanian jauh lebih luas,” jelasnya.
Sebagai strategi pembangunan akar rumput, Iqbal akan meluncurkan program Desa Berdaya pada Juni ini. Program ini digagas untuk memperkuat ekonomi lokal melalui sinergi lintas pemangku kepentingan hingga tingkat desa.
Iqbal juga menyoroti potensi sektor MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) sebagai pendorong ekonomi kreatif. NTB telah sukses menggelar event paralayang internasional dan acara diplomatik yang dihadiri 27 duta besar.
Ia menargetkan 15 ribu peserta hadir dalam Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VIII sebagai pemanasan menuju PON 2028.
Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi atas kemajuan pembangunan NTB. Ia menyebut Musrenbang kali ini sebagai yang pertama kali dihadiri secara khusus di daerah, dengan NTB sebagai pilihan utama.
“Ada kemajuan signifikan di NTB. Kami mendukung NTB untuk melompat lebih jauh,” kata Tito.
Namun Tito juga mengingatkan tantangan serius yang dihadapi NTB. Ia mencatat kontraksi ekonomi hingga minus 1,47 persen akibat penghentian ekspor tambang, meskipun inflasi NTB terjaga di angka 1,63 persen dan tingkat pengangguran terbuka rendah, yakni 2,73 persen.
“Gini rasio masih 0,375. Artinya masih ada ketimpangan, yang kaya sangat kaya, dan yang miskin belum terangkat. Ini jadi pekerjaan rumah,” ujarnya.
Dengan fokus pada pembangunan inklusif dan berkelanjutan, Musrenbang 2025 menjadi momentum penegasan visi Nusa Tenggara Barat, dari desa berdaya menuju ekonomi yang tangguh dan merata.
