Nusrasuara.com – Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok di Desa Suka Makmur, Gerung, Lombok Barat kini menjadi sorotan. Persoalan overload sampah yang semakin mengkhawatirkan membuat Gubernur NTB terpilih, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal (LMI), secara khusus mengunjungi lokasi pada Sabtu (21/12).
“Sampah ini adalah desakan situasi, makanya menjadi prioritas. Daya tampung hanya tersisa beberapa bulan lagi,” ujar Lalu Muhamad Iqbal, dalam keterangannya saat meninjau langsung kondisi TPA.
Kunjungan mendadak ini dilakukan bersama Kepala TPA Kebon Kongok Radius Ramli dan Kasi Air Bersih Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU), I Wayan Widarta.
Selama kunjungan, LMI meninjau berbagai aspek operasional, termasuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) RDF/SRF, gunungan sampah landfill, serta limbah cair atau lindi yang berasal dari tumpukan sampah.
Menurut pengamatan LMI, kapasitas TPA Kebon Kongok hampir habis. Selain itu, limbah cair atau lindi yang dihasilkan dari tumpukan sampah juga menjadi perhatian serius. Limbah ini telah terakumulasi sejak tahun 2004 dan dikhawatirkan mengandung racun yang membahayakan lingkungan sekitar.
“Sudah ada puluhan tahun dari 2004 itu isinya racun semua. Kalau terus menerus seperti ini, racun itu bagaimana? Harus kita carikan solusi,” tegas LMI.
Sementara itu, Radius Ramli, Kepala TPA Kebon Kongok, menjelaskan bahwa masalah ini tidak hanya soal volume sampah tetapi juga pengolahan limbah cair yang hingga kini belum maksimal.
“Pengolahan lindi menjadi tantangan besar. Perlu dukungan teknologi dan anggaran agar dampaknya terhadap lingkungan dapat diminimalkan,” kata Radius.
LMI menegaskan bahwa pengelolaan sampah di TPA Kebon Kongok tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah. Ia mengkritisi pola pengelolaan yang masih terfragmentasi, di mana fasilitas pengolahan sampah berada di lokasi yang berjauhan.
“Butuh pengolahan terpadu, sehingga lini produksinya menjadi satu. Kalau polanya terpisah, tentu ada cost tambahan untuk mobilisasi,” jelasnya.
Solusi yang diusulkan LMI adalah menciptakan ekosistem pengolahan sampah yang menyeluruh, mulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga pengolahan.
Ia juga menyoroti pentingnya memperluas landfill sebagai langkah jangka pendek untuk mengatasi masalah kapasitas yang hampir penuh.
Salah satu prioritas mendesak yang diusulkan LMI adalah membawa persoalan pengolahan lindi ke pemerintah pusat.
“Pengolahan lindi ini akan kita bawa ke pusat. Masalah ini harus diselesaikan secara sistematis,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa solusi pengelolaan sampah tidak boleh bersifat parsial. Penanganan harus mencakup seluruh rantai proses, dari hulu hingga hilir.
“Kita jangan membahas soal ini (sampah) secara parsial. Persoalan ini akan dibahas secara khusus agar solusinya lebih komprehensif,” pungkasnya.
Selain peran pemerintah, LMI juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, edukasi mengenai pemilahan sampah dari rumah tangga menjadi langkah awal yang sangat penting.
“Masyarakat harus menjadi bagian dari solusi. Dengan memilah sampah sejak dari rumah, beban pengolahan di TPA dapat berkurang,” kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki tersebut.
Limbah cair dan tumpukan sampah yang tidak tertangani dengan baik di TPA Kebon Kongok berpotensi merusak lingkungan sekitar. Tanah, air, dan udara bisa terkontaminasi jika langkah-langkah konkret tidak segera dilakukan.
Menurut data dari Dinas PU NTB, setiap hari TPA Kebon Kongok menerima sekitar 200 ton sampah, jauh melampaui kapasitas optimalnya. Jika tidak ada upaya penanganan segera, dampaknya akan meluas hingga ke sektor kesehatan masyarakat.
Melalui kunjungan ini, Gubernur NTB terpilih berharap ada langkah nyata untuk mengatasi krisis sampah di TPA Kebon Kongok. Solusi jangka panjang seperti pengolahan terpadu dan teknologi canggih menjadi fokus utama yang akan terus diperjuangkan.
“Masalah ini tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Tapi, dengan kolaborasi yang baik, saya optimis kita bisa menemukan solusi terbaik,” tutup Lalu Muhamad Iqbal.
Krisis sampah di TPA Kebon Kongok bukan hanya masalah lokal, tetapi persoalan yang dapat berdampak luas. Dengan komitmen Gubernur Nusa Tenggara Barat terpilih dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat, diharapkan solusi yang berkelanjutan segera terwujud.
Langkah-langkah konkret seperti pengelolaan limbah cair, integrasi fasilitas pengolahan sampah, serta edukasi masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif.
