Nusrasuara.com – Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih berdasarkan hasil hitung cepat (quick count), memulai langkah strategis untuk memperkuat hubungan dan keterbukaan dengan media.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada Rabu (3/12), Lalu Muhamad Iqbal berdiskusi dengan sejumlah pimpinan media guna membahas tantangan industri media sekaligus menjalin kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan pers.
Sebagai tokoh dengan latar belakang diplomatik, Iqbal membawa perspektif baru dalam menjalin hubungan antara pemerintah dan media.
“Sejak awal, kami ingin membangun kemitraan yang kuat dengan teman-teman media yang memiliki peran penting dalam menyampaikan visi-misi kami kepada masyarakat selama proses Pilkada,” ujar Iqbal dalam sambutannya.
Lalu Iqbal bukan sosok yang asing dengan dunia media. Selama menjabat sebagai Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri RI dan sebagai Duta Besar RI untuk Turki, ia telah menjalin hubungan erat dengan berbagai media.
Pengalaman tersebut ingin ia implementasikan di NTB untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan responsif.
“Kami merasa sangat terbantu oleh media. Untuk itu, kami ingin menjalin tradisi pertemuan rutin setiap bulan guna mendiskusikan berbagai isu dan masukan dari teman-teman media,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan komitmennya untuk menerima kritik dan masukan dari media sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang terbuka.
“Keinginan saya tulus untuk mendengar langsung dari teman-teman media apa yang terjadi di masyarakat. Hal ini sudah menjadi kebiasaan saya sejak menjadi juru bicara Kemenlu,” ujarnya.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dalam industri media di NTB, termasuk Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB H. Nasruddin Zein, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) NTB H. Abdus Syukur, Direktur Utama Lombok Post Alfian Yusni, dan pimpinan media lainnya.
Para pemimpin media menyambut baik inisiatif Iqbal dan menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung transparansi pemerintahan.
“Kami berharap pemerintah ikut memberi perhatian pada peningkatan kompetensi wartawan, salah satunya melalui uji kompetensi wartawan (UKW). Dengan wartawan yang kredibel, pemberitaan program pemerintah akan lebih baik,” ujar Nasruddin.
Ia juga meminta perhatian terhadap keberadaan organisasi PWI di NTB yang hingga saat ini belum memiliki kantor tetap.
“Setelah kami diminta pindah dari salah satu kantor pemprov, sampai saat ini kami belum memiliki kantor. Kami harap ada solusi dari pemerintah,” tambahnya.
Lalu Iqbal menjawab masukan tersebut dengan semangat kolaborasi. Ia memastikan akan ada agenda rutin bersama media untuk membahas isu-isu penting yang dihadapi masyarakat dan pemerintahan.
Menurutnya, media adalah jembatan informasi yang sangat vital dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
“Media adalah jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun NTB yang lebih baik,” tegasnya.
Iqbal juga menyampaikan apresiasinya kepada media yang telah berperan penting dalam menyebarluaskan informasi program kerja dan visi-misi selama Pilkada. Dukungan ini diakuinya menjadi salah satu faktor yang mempermudah komunikasi kepada masyarakat luas.
Meski belum resmi ditetapkan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan Iqbal-Dinda menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan transisi pemerintahan yang baik.
Langkah awal ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan mendatang akan mengutamakan prinsip keterbukaan dan kolaborasi dengan semua pihak, termasuk media.
Sebagai penutup, Iqbal kembali menekankan pentingnya membangun hubungan strategis yang saling menguntungkan antara pemerintah dan media. Dengan tradisi keterbukaan dan transparansi, Lalu Muhamad Iqbal berharap NTB bisa menjadi daerah yang tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga memiliki pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi yang terus digaungkan, pasangan Iqbal-Dinda membawa harapan baru bagi masyarakat NTB. Dukungan media diharapkan menjadi elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (*)
