nusrasuara.com – Perum Bulog Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memperluas layanan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan menjual langsung beras murah berkualitas dari Cadangan Pangan Pemerintah melalui 16 titik gudang induk di seluruh kabupaten dan kota se-NTB.
Langkah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat umum dalam memperoleh beras SPHP tanpa harus mengandalkan pengecer pasar tradisional. Pemimpin Wilayah Perum Bulog NTB, Sri Muniati, menjelaskan bahwa penjualan langsung ini dimulai sejak 18 Juli 2025 dan akan berlangsung hingga akhir tahun dengan waktu operasional setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WITA.
“Setelah mengajak kerja sama para pengecer di pasar rakyat, kami memperluas distribusi beras SPHP langsung dari 16 gudang Bulog agar masyarakat lebih mudah mendapatkannya,” ujar Sri Muniati kepada media, Sabtu (19/7/2025).
Pemerataan dan Pengawasan Ketat Distribusi
Untuk memastikan distribusi merata dan tepat sasaran, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional memberlakukan pembatasan pembelian maksimal dua karung atau 10 kilogram per orang dalam satu kali transaksi. Kebijakan ini dimaksudkan agar sebanyak mungkin masyarakat dapat merasakan manfaat dari program ini.
“Setiap orang bisa membeli maksimal dua karung. Rata-rata kebutuhan rumah tangga sekitar 10 kg per minggu, dan sebelum habis boleh membeli kembali,” jelas Sri.
Harga Sesuai HET untuk Jaga Stabilitas Pasar
Bulog NTB memastikan harga beras SPHP tetap terjangkau dengan mengacu pada harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram atau Rp60.000 per kemasan 5 kg. Harga ini disamakan dengan harga yang diterapkan oleh mitra pengecer resmi Bulog di pasar umum.
“Kami samakan harga jual di gudang dengan harga eceran mitra agar tidak menimbulkan disparitas dan menjaga semangat para mitra dalam mendistribusikan beras SPHP,” tambahnya.
Strategi Menjaga Ketahanan Pangan dan Cegah Kelangkaan
Penjualan langsung ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam menjaga ketahanan pangan, menstabilkan harga, serta mencegah kelangkaan pasokan, terutama menjelang akhir tahun yang biasanya diwarnai fluktuasi pasar.
Sri menegaskan bahwa Bulog NTB terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas terkait untuk memastikan penyaluran SPHP menyentuh pasar sasaran, seperti pasar tradisional yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS), koperasi desa, kios pangan binaan pemerintah, hingga Gerakan Pangan Murah (GPM).
“Kami ingin masyarakat tidak kesulitan mendapatkan beras. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjaga ketahanan pangan di NTB, sekaligus mengendalikan gejolak harga di pasar,” tutup Sri.
